REI Inginkan Agar Pemerintah Bisa Menurunkan Pajak Real Estete

REI Inginkan Agar Pemerintah Bisa Menurunkan Pajak Real Estete

Berita Terbaru Properti – Properti adalah salah satu segmen yang umumnya dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, setelah jeda yang terjadi selama tiga tahun terakhir karena keadaan darurat moneter di seluruh dunia. Dengan cara ini, berbagai upaya dan perbaikan diharapkan dapat menyadarkan divisi properti untuk pulih dan berubah menjadi kereta ekonomi Nasional. Seperti diketahui, segmen properti menggerakkan 174 perusahaan yang ikut serta dan kemungkinan mempertahankan 30,34 juta tenaga kerja. Pengurus DPP REI, Paulus Totok Lusida menyatakan, dengan kenyataan tersebut, fungsi kawasan properti sangat vital.

REI Inginkan Agar Pemerintah Bisa Menurunkan Pajak Real Estete

Bagaimanapun, di tengah Pandemi Covid-19, kawasan properti tidak bisa bergerak secara efektif, terutama sub-segmen tempat kerja yang mengalami penurunan luar biasa sebesar 74,6 persen. Selain itu, rumah bisnis juga turun 50-80 persen, mal strip sekitar 85 persen, dan penginapan turun drastis 90 persen. “Cuma pecahan penginapan yang dibiayai akibat pandemi Covid19. Pembelinya belum energik (terutama di daerah),” kata Totok di sela percakapan virtual “75 Tahun Indonesia Merdeka, Properti Penggerak Perekonomian Nasional”, Kamis (17) / 9/2020). Dengan cara ini, REI mendorong badan legislatif untuk memberikan motivasi dengan membawa semua biaya properti untuk memulihkan bagian properti. Motivasi muncul sebagai penurunan Pajak Penghasilan Final untuk Tanah dan Bangunan Sewa sebesar 10 persen menjadi 5 persen selama kerangka waktu pandemi atau untuk jangka waktu antara 12 setengah tahun.

Pada titik itu, turunkan PPh Final Jual Beli Tanah dan Bangunan sebesar 2,5 persen menjadi 1 persen selama jangka waktu pandemi atau untuk jangka waktu antara 12-8 bulan. Selanjutnya, kurangi tarif PPN sebesar 10 persen menjadi 5 persen selama pandemi atau untuk jangka waktu antara 12 setengah tahun. Selain itu, perlu diberikan ruang untuk angsuran Pajak Penghasilan Final atas Sewa dan Penjualan Tanah dan Bangunan, sama seperti PPN selama jangka waktu pandemi atau hingga 9 tahun dari batas cicilan bea terbesar. Selanjutnya, perolehan harta benda baik perorangan maupun badan usaha yang kekayaannya belum tercatat di SPT, tergantung bea masuk sebesar 5 persen.

“Ini kemudian bisa diingat untuk SPT untuk rincian dakwaan tahun depan,” imbuh Totok. REI juga meminta agar Pemerintah memberikan motivasi lain sebagai perluasan rencana pengeluaran dalam rencana belanja negara untuk bagian penginapan dengan alasan agar penerapan rencana keuangan pada bisnis swasta dapat menghasilkan berbagai kualitas moneter. Penonton properti Ali Tranghanda sependapat dengan proposisi REi, mengingat hingga saat ini, aktivitas diharapkan dapat menghindarkan organisasi-organisasi berkembang dari tantangan pendapatan. “Harus ada motivasi dari legislatif termasuk biaya pembelian properti, terutama untuk spesialis keuangan karena umumnya mereka siap untuk daya beli. Pembongkaran pembelian properti untuk pembeli,” kata Ali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top